Anies Baswedan Minta Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Tetap Dipertahankan

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 31 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Calon presiden (capres) Anies Baswedan. (Instagram.com/@aniesbaswedan)

Calon presiden (capres) Anies Baswedan. (Instagram.com/@aniesbaswedan)

HALLOUP.COM – Calon presiden (capres) Anies Baswedan meminta agar sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka tetap dipertahankan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

“Sistem proporsional terbuka harus dipertahankan,” ujar Anies usai konferensi pers di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Sementara itu, lanjut Anies, apabila sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, Indonesia akan kembali ke era sebelum demokrasi di mana bakal caleg ditentukan partai.

“Rakyat tidak bisa menentukan orangnya. Sebuah kemunduran bagi demokrasi,” imbuh Anies.

Hal ini menyusul pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Mantan Anggota Komnas HAM Munafrizal Menjadi Juru Bicara Partai Gerindra, Ini Alasannya

Denny Indrayana mengklaim bahwa memperoleh informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup.

Menurut Anies, sistem pemilu proporsional terbuka memberikan kesempatan kepada rakyat dalam menentukan calon pemimpin Indonesia ke depannya.

Sebab, pengambilan keputusan ada di tangan rakyat.

“Kesempatan kepada rakyat dalam menentukan calonnya jangan sampai dihapus karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat,” ujarnya.

Ia mengaku bersyukur demokrasi di Indonesia sudah semakin maju di mana partai politik (parpol) yang ada menawarkan sejumlah nama calon pemimpin untuk dipilih.

Sehingga masyarakat memiliki kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya.

“Yang menjadi kepercayaan untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka menggambarkan kemajuan demokrasi kita,” tambah dia.***

Berita Terkait

RUU KUHAP Dikritik KPK karena Dinilai Tak Akui Kekhususan Penanganan Korupsi
Bukti Baru Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Diserahkan TPUA ke Polisi
Jokowi Tak Akan Rebut Kursi PSI dari Kaesang, Fokus ke Regenerasi
Resuffle Kabinet Merah Putih? Tidak! Presiden Prabowo Subianto Pilih Pertahankan Tim Menteri yang Kompak
Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat, KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi
Koordinator Ayo Selamatkan Indonesia (ASI) Dukung Penuh Pernyataan Sikap Purnawirawan TNI/Polri
Jabatan Putra Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo Digeser Panglima TNI dari Jabatan Pangkogabwilhan I
Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 06:38 WIB

RUU KUHAP Dikritik KPK karena Dinilai Tak Akui Kekhususan Penanganan Korupsi

Rabu, 16 Juli 2025 - 11:41 WIB

Bukti Baru Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Diserahkan TPUA ke Polisi

Senin, 23 Juni 2025 - 19:05 WIB

Jokowi Tak Akan Rebut Kursi PSI dari Kaesang, Fokus ke Regenerasi

Sabtu, 14 Juni 2025 - 06:11 WIB

Resuffle Kabinet Merah Putih? Tidak! Presiden Prabowo Subianto Pilih Pertahankan Tim Menteri yang Kompak

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:28 WIB

Polemik Publikasi Pemerintah Jawa Barat, KAWANI Sikapi Etika dan Propaganda Gubernur Dedi Mulyadi

Berita Terbaru