BANDUNG — Suasana hangat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Jawa Barat tiba-tiba menjadi dingin.
Itu terjadi saat Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan efisiensi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam pidatonya, Dedi menyebut bahwa cukup dengan kanal YouTube pribadinya, “KDM Channel,” informasi pemerintahan bisa tersebar luas ke publik.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Skandal Korupsi IIM: KPK Beraksi di Bogor, Temukan Dokumen Penting
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
Lebih dari 200 Demonstran Bentrok dengan Garda Nasional di LA, Gas Air Mata Dilepaskan Brutal
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak butuh wartawan, tak perlu konferensi pers.
Pernyataan itu, yang disampaikan pula dalam rapat bersama anggota DPR RI, menjadi pemicu kegelisahan di kalangan jurnalis.
Komunitas Aliansi Wartawan Investigatif Gedung Sate Indonesia (KAWANI) pun merespons keras.
Baca Juga:
Dari Sahabat ke Pemimpin: Prabowo dan Anwar Perkuat Hubungan di ASEAN
Kejaksaan Agung Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Sritex Senilai Lebih dari Rp3,5 Triliun
Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih Ditentukan oleh Dukungan BUMN, Ini Strategi Pemerintah
Dalam sebuah pernyataan sikap yang dirilis pada 8 Mei 2025, mereka menilai sikap gubernur sebagai bentuk perendahan terhadap profesi jurnalis sekaligus ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi.
“Jurnalis bukan pegawai humas, bukan pembawa kamera pribadi, apalagi buzzer politik,” tulis KAWANI dalam pernyataannya.
“Kerja jurnalistik hadir bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk menyeimbangkan narasi kekuasaan.”
Dalam dokumen itu, KAWANI mencatat tiga poin utama keberatan mereka:
Pertama, kebijakan efisiensi publikasi yang diumumkan gubernur dipandang menyingkirkan peran pers.
“Pernyataan bahwa informasi cukup disampaikan lewat kanal YouTube pribadi secara tersurat dan tersirat menegaskan bahwa jurnalis dianggap tidak lagi relevan,” tulis mereka.
Kedua, KDM secara terbuka menyatakan tidak ingin “dibuntuti” oleh wartawan dalam aktivitas resminya.
Sebuah pernyataan yang oleh KAWANI dianggap mencerminkan ketidaktahuan mendasar mengenai fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan.
Ketiga, gubernur menilai kritik media muncul sebagai reaksi atas pemotongan anggaran.
Sebuah tudingan yang disebut KAWANI keliru, simplistik, dan mereduksi kerja jurnalistik sebagai semata urusan transaksional.
“Kritik bukan karena anggaran dikurangi. Kritik muncul karena kebenaran tidak boleh dibungkam,” tegas KAWANI.
“Bila kebenaran hanya disiarkan lewat kanal pribadi, maka yang tumbuh bukan informasi, melainkan propaganda.”
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Dalam seruannya, KAWANI menolak segala bentuk pelemahan terhadap kerja jurnalistik atas nama efisiensi.
Serta mendesak Gubernur Dedi Mulyadi membuka ruang yang setara bagi pers dalam menjalankan fungsi sosialnya.
Mereka juga meminta DPRD Jawa Barat dan Dewan Pers untuk meninjau ulang pola komunikasi publik Pemprov Jabar yang dinilai semakin eksklusif dan tidak partisipatif.
Pernyataan itu mengingatkan publik bahwa pers bukan sekadar saluran informasi, melainkan pilar demokrasi yang wajib dihormati.
Bagi KAWANI, menjaga marwah profesi berarti tetap berdiri tegak—dengan atau tanpa anggaran.
Dalam lanskap informasi yang semakin didominasi narasi tunggal dari penguasa, keberanian untuk bersuara kritis adalah kemewahan yang makin langka.
Dan di Jawa Barat, suara itu kini datang dari para jurnalis yang enggan tunduk.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Center (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Sawitpost.com dan Harianinvestor.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sepintas.com dan Harianindonesia.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Yogyaraya.com dan Haipurwakarta.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
