Sandiaga Uno Tampung Aspirasi Mengenai Kesejahteraan bagi Para Pensiunan ASN – TNI/Polri

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 5 Februari 2024 - 08:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HELLO.ID – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menerima aspirasi dari organisasi Korps Anak (KORSA) ASN dan TNI/Polri.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Perwakilan keluarga pensiunan ASN dan TNI/Polri itu menyampaikan harapan agar ada peningkatan kesejahteraan bagi setiap ASN dan anggota TNI/Polri yang telah pensiun.

Sandiaga Uno menerima jajaran pimpinan KORSA di sebuah kafe di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 2 Februari 2024.

Adapun perwakilan KORSA yang hadir saat bertemu Sandiaga adalah HMBC Rikrik Rizkiyana (Ketua Umum), Abdi Kurnia (Sekjen), Sarman El Hakim (Kabid Jaringan) dan Abdul Karim (Kabid Advokasi).

Kepada Sandiaga, Rikrik dkk menyampaikan aspirasi keluarga besar ASN dan TNI/Polri agar Negara meningkatkan kesejahteraan pensiunan.

Hal tersebut lantaran gaji pensiun ASN dan TNI/Polri saat ini dinilai masih kurang layak.

Dalam pertemuan tersebut, Sandiaga menyambut baik aspirasi dari KORSA.

Ia sepakat bahwa pensiunan ASN dan TNI/Polri yang bekerja mengabdi pada Negara harus memperoleh perhatian dari sisi kesejahteraannya.

“Terima kasih sudah mempercayakan aspirasinya kepada saya.\”

\”Tentunya apa yang dilakukan teman-teman dari KORSA merupakan langkah positif,” kata Sandiaga.

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md ini pun mengaku prihatin terhadap nasib anggota ASN dan TNI/Polri yang mengalami kesulitan di masa pensiun.

Sandiaga siap menampung usulan dari keluarga pensiunan ASN dan TNI/Polri itu.

“Pada dasarnya saya setuju dengan usulan KORSA,\” ujar pria yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut.

\”Nanti saya akan bantu untuk menyalurkan aspirasi ini kepada kementerian atau lembaga terkait,” imbuhnya.

“Kita ingin semua ASN dan TNI/Polri memiliki kehidupan yang layak dan merasa sejahtera di masa pensiun mereka.\”

\”Karena mereka memiliki jasa yang cukup besar terhadap negeri ini,” sambung Sandiaga.

Atas respons positif serta dukungan dari Sandiaga, keluarga pensiunan ASN dan TNI/Polri yang diwakili oleh jajaran pimpinan KORSA menyampaikan apresiasi.

Mereka juga mengaku senang karena baru Sandiaga saja, pejabat negara yang mau menerima dan menyambut gagasan mereka tentang peningkatan kesejahteraan para pensiunan.

“Seharusnya kesejahteraan para pensiunan tidak luput dari perhatian Negara.\”

\”Apalagi para pensiunan telah menunjukkan dedikasi yang cukup lama kepada Negara yang seharusnya dianggap sebagai Pahlawan Bangsa,” ungkap Ketum KORSA, Rikrik.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Para pensiunan tidak cukup diberikan apresiasi Satya Lencana saja.\”

\”Banyak pensiunan yang telah mendapatkan penghargaan kesetiaan berdedikasi dan berbakti kepada Negara, namun pada hari tuanya hidup dalam keadaan yang memprihatinkan,” tambahnya.

Rikrik pun mendorong adanya peningkatan gaji pensiunan ASN dan TNI/Polri.

Ia berpandangan gaji pensiunan paling kecil seharusnya minimal setara dengan UMR.

“Pendapatan pensiunan untuk golongan terendah seharusnya minimal setara dengan UMR, sementara golongan di atasnya akan menyesuaikan secara progresif,” sebut Rikrik.

Ditambahkannya, UMR merupakan parameter minimal kelayakan hidup seorang karyawan dengan keluarga kecilnya.

Rikrik menilai tidak semestinya gaji pensiunan abdi negara berada di bawah UMR.

Selain itu, KORSA berpandangan kesejahteraan yang layak bagi para pensiunan ASN dan TNI/Polri juga akan berdampak terhadap upaya pencegahan korupsi.

Menurut Rikrik, praktik korupsi yang dilakukan abdi negara dapat diminimalisir apabila mereka memiliki jaminan hari tua yang baik.

“Karena para ASN serta anggota TNI/Polri yang memiliki keyakinan akan kesejahteraan pada masa pensiunnya nanti.\”

\”Pasti tidak akan tergoda untuk melakukan praktik korupsi selama masa kedinasannya,” jelas advokat yang kedua orang tuanya merupakan pensiunan ASN Guru SD tersebut.

“Pepatah bijak mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya,” lanjut Rikrik.

Sementara Sekjen KORSA, Abdi Kurnia menyatakan tidak banyak pemangku kebijakan atau pihak Pemerintah yang mau diajak berdiskusi mengenai nasib pensiunan ASN dan TNI/Polri.

Untuk itu, KORSA sangat senang karena Sandiaga bersedia menerima dan mau mendengarkan aspirasi mereka.

“Padahal, para pejabat yang kini memegang jabatan pun nantinya akan memasuki masa pensiun.\”

\”Mereka juga akan merasakan betapa kurangnya perhatian Pemerintah kepada mereka sebagai pensiunan,” urai Abdi.

Abdi menyebut, pendapatan bulanan para pensiunan ASN dan TNI/Polri satu-satunya adalah hanya 80% dari gaji pokok mereka saat masih berdinas.

Jumlahnya disebut biasanya sangat kecil.

“Bahkan untuk setingkat eselon I ASN atau Jenderal Bintang 3 TNI/Polri gaji pensiun hanya berkisar Rp 5 jutaan.\”

\”Fasilitas BPJS Kesehatan juga sangat tidak layak. Apalagi nasib golongan di bawah mereka,” tukasnya.

Di sisi lain, Kabid Jaringan KORSA, Sarman El Hakim mengajak elemen masyarakat lainnya untuk ikut bergabung dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan para pensiunan ASN dan TNI/Polri.

“Terutama yang menjadi bagian dari Keluarga Besar pensiunan ASN dan TNI/Polri,” ucap Sarman.

Organisasi ini menyatakan akan menempuh berbagai langkah untuk membantu peningkatan kesejahteraan pensiunan ASN dan TNI/Polri.

“Program KORSA dalam memperjuangkan kesejahteraan pensiunan ASN dan TNI/Polri rencananya akan menempuh upaya pendekatan politik, regulasi serta advokasi,” tutup Kabid Advokasi KORSA, Abdul Karim.*

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Arahnews.com dan Infoekonomi.com

Berita Terkait

Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Perum Bulog akan Akuisisi Sumber-sumber Beras di Kamboja
Hari Ini Berstatus Bebas Murni, Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024
Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL, Begini Respons NasDem
Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi untuk SDM Unggul
KPK Sita Mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD Milik SYL, Sempat Disembunyikan dan Dipindahtangankan
Afriansyah Noor Raih Penghargaan dari Lembaga Penasihat Adat
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tak Hadir dalam Sidang Etik Kasus Dugaaan Penyalahgunaan Wewenang
Kasus Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk, Kejagung Periksa 5 Saksi Baru, Termasuk Direktur CV Semar Jaya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 22:57 WIB

Ketua BNSP Resmikan LSP Perikanan Hias Indonesia di Nusatic 2024: Dorong Kualitas dan Kompetensi SDM Nasional

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:42 WIB

Meningkatkan Kualitas SDM: Prakonvensi RSKKNI Bidang Jasa Keuangan di Bandung

Kamis, 16 Mei 2024 - 07:22 WIB

Bapanas Intensifkan Pemantauan dan Intervensi Program untuk Jaga Stabilitas Pangan Jelang Iduladha

Rabu, 8 Mei 2024 - 16:45 WIB

Airlangga Sebut Perlunya Aksi Berbasis Solusi bagi Disrupsi Global di Pertemuan Tingkat Menteri OECD

Selasa, 7 Mei 2024 - 14:38 WIB

Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara

Minggu, 5 Mei 2024 - 13:52 WIB

Bulog Diminta Badan Pangan Nasiona Serap Sebanyak-banyaknya Produksi Dalam Negeri

Selasa, 30 April 2024 - 15:35 WIB

Mencapai Sebesar Rp43,2 Triliun, Realisasi Investasi Hilirisasi di Sektor Mineral pada Kuartal I 2024

Sabtu, 27 April 2024 - 10:36 WIB

Pemerintah Sudah Belanja Rp 427,6 Triliun, Naik Signifikan Akibat Pemilu dan Bantuan Sembako Pangan

Berita Terbaru