ARAHNEWS.COM – PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Jokowi soal politik masional seperti drama Korea
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kondisi politik saat ini bukanlah sebuah drama Korea
Melainkan menurut Hasto Kristiyanto adalah cerminan hati, akal sehat dan nurani.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
MK Kukuhkan Larangan Rangkap Jabatan Bagi Wakil Menteri Kabinet
Skandal Korupsi IIM: KPK Beraksi di Bogor, Temukan Dokumen Penting
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa politik di Indonesia belakangan terlalu banyak diisi drama bak sinetron televisi.
Padahal, Jokowi ingin Pemilu 2024 diisi dengan adu gagasan untuk kemajuan bangsa.
Baca artikel lainnya, di sini: Bursa Media Online Melayani Jasa Jual Beli dan Akuisisi Portal Berita yang Masih Berjalan dan Berkualitas
Baca Juga:
Lebih dari 200 Demonstran Bentrok dengan Garda Nasional di LA, Gas Air Mata Dilepaskan Brutal
Dari Sahabat ke Pemimpin: Prabowo dan Anwar Perkuat Hubungan di ASEAN
Kejaksaan Agung Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Sritex Senilai Lebih dari Rp3,5 Triliun
“Saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakor (drama Korea)-nya.”
“Terlalu banyak sinetronnya. Mestinya kan pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada acara Hari Ulang Tahun ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023).
Menurut Hasto Kristiyanto Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik, Ini dedikasi politik.
“Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik. Ini dedikasi politik”
“Ini komitmen terhadap masa depan tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, akal sehat dan nurani,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Rabu, 8 November 2023
Ia pun menyoroti persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Jadi, kalau akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncul lah suatu gerakan untuk meluruskan itu.”
“Dan apa yang diputuskan oleh MKMK itu menunjukkan kemenangan nurani,” ujarnya.
Menurutnya, putusan yang diumumkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan langkah meluruskan kebenaran.
“Itu menunjukkan kemenangan dari kekuatan kebenaran. Sehingga berbagai rekayasa hukum bisa dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan pro demokrasi”.
“Yang memang tidak ingin MK sebagai benteng konstitusi, dan demokrasi dikebiri dan demokrasi mati,” jelas Hasto Kristiyanto.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Pria asal Yogyakarta ini menilai putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK karena terbukti melanggar etik berat merupakan suatu wujud kemenangan moral.
“Ini adalah suatu kemenangan moral sebagai langkah yang positif untuk mengawal demokrasi di negeri ini,” tambah Hasto Kristiyanto.***
