KPK Tanggapi Tudingan Rebutan Perkara dengan Kejagung Soal Pengusutan Dugaan Korupsi Kredit LPEI

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 21 Maret 2024 - 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Helloidn.com/M Rifai Azhari)

Ilustrasi Gedung KPK. (Dok. Helloidn.com/M Rifai Azhari)

HELLOIDN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi tudingan rebutan perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

KPK membantah isu yang menyebut lembaga antirasuah irebutan perkara dengan Kejagung.

Sehubungan dengan pengusutan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan penjelasan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

“Bukan saling merebut, kemarin sudah saya sampaikan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan perkara,” kata Alex.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan masalah LPEI kepada Jaksa Agung St. Burhanuddin pada hari Senin (18/3/2024)

Baca artikel lainnya di sini : Prabowo Subianto Tekankan akan Jadi Presiden untuk Seluruh Rakyat Indonesia Usai Resmi Terpilih Presiden

Alex menjelaskan bahwa KPK telah menangani perkara LPEI sejak tahun lalu dan telah memasuki tahap penyelidikan.

Hingga akhirnya naik ke tingkat penyidikan dan pengumuman kepada publik pada hari Selasa (19/3/2024).

Lihat juga konten video, di sini : Prabowo Unggul di Pilpres 2024, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez Ucapkan Selamat via Surat Resmi

Mantan hakim itu juga mengatakan bahwa pengumuman naiknya perkara tersebut ke tahap penyidikan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik.

“Supaya hasil penyelidikan dan telaah terhadap laporan masyarakat, dan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat ke KPK.”

“Mereka melaporkan ke KPK, terus tindakan KPK seperti apa? Jangan sampai cuma didiamkan saja. ‘Kan begitu,” ujarnya.

Alex juga mengatakan bahwa KPK masih terus melakukan audit untuk mencari apakah ada perusahaan lain yang terlibat dugaan fraud dengan LPEI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (19/3/2024) mengumumkan pihaknya telah menggelar penyidikan.

Terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi.”

“Dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Untuk kasus ini, kata Ghufron, pihak KPK mengambil kebijakan yang berbeda dari biasanya.

Selama ini KPK mengumumkan penyidikan dan menyampaikan telah melakukan penetapan tersangka.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK. Namun, dalam perkara ini, kami memutuskan untuk kemudian merilis.”

“Dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini sebelum menetapkan tersangkanya,” ujarnya.

Selain itu, Ghufron juga membahas soal Pasal 50 Undang-Undang KPK.

Bahwa kepolisian maupun kejaksaan tidak lagi berwenang untuk menangani suatu perkara korupsi apabila perkara itu sudah dilakukan penyidikan lebih dahulu oleh KPK.

“Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan, kepolisian dan kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan,” ujar Ghufron.

Namun, ketika penyidikan suatu perkara korupsi sudah didahului oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kedua penegak hukum itu wajib memberitahukan KPK paling lambat 14 hari setelah dimulainya penyidikan.

KPK juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mempelajari tiga korporasi dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Hal itu juga berbeda dengan Kejaksaan Agung yang menyampaikan ada empat korporasi yang terindikasi fraud.

Ghufron juga menyebut total indikasi kerugian keuangan negara pada kasus LPEI mencapai Rp3,45 triliun.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional, Helloidn.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Topikpost.com dan Infokumkm.com

Untuk kebutuhan publikasi press release di portal berita ini, atau serentak di puluhan media online lainnya, dapat menghubungi (WhatsApp) Jasasiaranpers.com:

08531 555 778808781 555 778808191 555 77880811 115 7788.

Berita Terkait

Kejagung Periksa 2 Saksi dari PT Paramadaksa Teknologi Nusantara, Usut Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP
Kompetensi Welder CPMI Ditunjang oleh BNSP di Batam untuk Sukses di Korea Selatan
Bertemu Prabowo Subianto di di KTT Gaza, Presiden Palestina Mahmoud Abbas: Anda adalah Saudara
Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Perum Bulog akan Akuisisi Sumber-sumber Beras di Kamboja
Hari Ini Berstatus Bebas Murni, Masa Bebas Bersyarat Habib Rizieq Shihab Berakhir Senin, 10 Juni 2024
Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL, Begini Respons NasDem
Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi untuk SDM Unggul
KPK Sita Mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD Milik SYL, Sempat Disembunyikan dan Dipindahtangankan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 13:48 WIB

Diduga Sedang Sakit, Jasad Pria Ditemukan Tak Bernyawa di Rumah Kontrakan Tangerang Selatan

Selasa, 16 April 2024 - 07:31 WIB

Momentum Silaturahmi: LSP Perbankan, Perbanas, Himbara, IBI, dan BARa Bersatu di BNSP

Selasa, 26 Maret 2024 - 18:09 WIB

BNSP, Kementerian PUPR, dan LPJK Dorong Inovasi dalam Proses Sertifikasi Asesor Badan Usaha

Kamis, 21 Maret 2024 - 22:27 WIB

BNSP Mengesahkan Lisensi Sertifikasi LSP Bank Mandiri: Menggalang Dukungan untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Rabu, 13 Maret 2024 - 15:11 WIB

Usai Beraksi Sebanyak 16 Kali, Pasutri Pelaku Pencurian di Minimarket Tangerang Ditangkap Polisi

Rabu, 13 Maret 2024 - 09:20 WIB

Warga Tangsel Temukan Kotak Peluru 29 Butir di Rumah Kosong, Polisi Ungkap Dugaan Pemiliknya

Jumat, 9 Februari 2024 - 07:04 WIB

Pemerintah Kabupaten Bogor Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2024

Jumat, 8 Desember 2023 - 16:10 WIB

Kegiatan Bimtek Pengembangan Desain Kemasan IKM Produk Pangan (Angkatan III) Tahun Anggaran 2023 Disperdagin Kabupaten Bogor

Berita Terbaru